Warga Memohon ke Pemprov Sumut Perbaikan Tanggul Yang Rusak

-Daerah-83 views
Content Protection by DMCA.com

TAPUT,Poskota.news,-Ratusan kepala keluarga(kk) di Desa Parbubu I dan Parbubu II, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara,Sumatra Utara memohon kepada Pemprov Sumut memperbaiki tanggul yang jebol akibat meluapnya air sungai pada september 2018. Akibatnya, tali air (saluran irigasi) yang selama ini menyalurkan air ke sawah-sawah penduduk mengering karena air sungai tidak lagi masuk warga di 2 dusun tersebut terancam kelaparan.

Sungai aek Siborgung yang berada di Desa Parbubu I kecamatan Tarutung, merupakan sumber air untuk mengaliri sawah penduduk melalui saluran irigasi. Setidaknya ada 300 hektar luas lahan pertanian masyarakat yang sumber airnya dari sungai Aek siborgung.

Sejak tanggul jebol september 2018, Pemkab Taput sudah melakukan perbaikan, sehingga sawah bisa terairi. Namun karena keterbatasan anggaran, jebolnya tanggul semakin meluas. Sementara sesuai aturan, masalah sungai merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Parlindungan Lumbantobing, salah seorang petani betapa pentingnya tanggul sungai Aek siborgung dibangun. ” Kami sudah tiga tahun tidak bisa bercocok tanam padi, karena air yang menjadi kebutuhan pertanian telah kering. Kalau terus seperti ini, kami mau makan apa? Dari pertanian kami memperoleh pangan, ” ungkapnya Jumat 15/10/2021, di Parbubu, Tarutung.

Menurut dia, sebenarnya Pemkab Taput beberapa kali bergotong royong yang dipimpin Bupati Nikson Nababan untuk memulihkan jebolnya tanggul, termasuk menurunkan alat berat untuk membantu memperbaiki tanggul yang jebol. Namun karena kondisi tanggul yang jebol sangat parah, warga Dan Pemkab Taput tidak sanggup lagi memulihkanya.

“Harapan kami mudah-mudahan pemerintah provinsi segera memperbaiki tanggul Aek Siborgung ini, jangan lagi ini berkepanjangan, ” kata Parlindungan.

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan membenarkan kejadian yang di alami warganya di Parbubu. ” Berulang kali kita lakukan penanggulangan, tetapi sepertinya ini sudah harus di tangani provinsi untuk melakukan penganggaran pembangunan nya dan memang kewenangan ada di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, ” tandasnya.

News Feed