Presiden Harus Turun Tangan Akhirnya Kriminilisasi Mafia Peradilan Terbongkar Disinyalir Melalui Putusan Palsu

-Nasional-336 views
Content Protection by DMCA.com

Laporan : Matille Sitompul

JAKARTA,poskota.net- Dedikasi dan kinerja Mahkamah Agung dan Jajarannya dalam lima tahun terakhir hingga puncaknya ditorehkan oleh sosok Nurhadi yang saat ini digunakan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, dan sempat dilarikan diri karena tersandung kasus suap putusan hukum, yang akhirnya berhasil dikembalikan oleh KPK.

Dengan tertangkapnya Nurhadi publikpun semakin terhenyak. Betapa mirisnya masyarakat luas melihat keberadaan lembaga yang merupakan sebagai terakhirnya peradilan tersebut, ternyata tidak lebih diisi oleh sosok-sosok oknum pejabat yang dapat membina posko sesuai pesanan.

Bahkan di acara (ILC TV ONE, 31 Mei 2016 seluruh pemegang saham hukum Seperti Mahfud MD, Yunus Husein Ka PPATK, Gayus Lumbuun Hakim Agung, Farid Wajdi Juru Bicara Komusi Yudisial, Desmond Junadi Mahesa dan Akbar Faisal Anggota Komisi III DPR RI dan para Ahli Hukum Seperti JE Sahetapi, yang sempat menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI “Sudah Rubuh”

Sebenarnya, dampak dari dedikasi dan kinerja Mahkamah Agung dan Jajarannya banyak yang menjadi korban. Menurut Mahfud MD di Acara ILC, Penguasa dan Pengusaha yang sudah menjadi terpidana tinggal pembantuan, siapa hakimnya, pasal apa yang mau dibuat, larangannya bebas atau yang seminimal mungkin. Sedangkan korban yang mau di kriminilisasi, tinggal di memerintahkan untuk membunuhat mungkin di pembunuhan karakter melalui berbagai media.

Berdasarkan data yang dikutip dari penelusuran media online aspirasipublik.com saat ini ada temuan fakta yang menjelaskan kejadian Kriminilisasi dan Diskriminasi Hukum yang didapat dr. Tunggul P. Sihombing MHA, Labora Sitorus, I Putu Suarjana KAJARI Wamena, Muchtar Efendi, dimana telah ditemukan Putusan / Salinan Putusan Palsu Produk Mafia Hukum di Mahkamah Agung, dengan temuan fakta sbb:

1. Putusan / Salinan Putusan PALSU
Merujuk kasus Dr. Tunggul Sihombing MHA, Labora Sitorus, I Putu Suarjana Sudah dipenjara 5-7 tahun, namun belum menerima putusan / putusan sesuai dengan Amanat Peraturan Perundang Undangan, yaitu Pasal 200 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP junto Pasal 50 ayat 2 serta Pasal 52 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 01 Tahun 2011.

2. Putusan KASASI Tidak Layak Produk Hakim, Patut Diduga Palsu
Merujuk kasus Dr. Tunggul Sihombing MHA, Labora Sitorus, I Putu Suarjana pertimbangan dan amar putusan salinan dari perkara orang lain yang tidak ada hubunfan dengan perkara a quo. Temuan fakta dari kasus LABORA SUTORUS, Lebih ektrim lagi. Berdasarkan Eksaminasi Komnas HAM Yang Ke Lembagaan, Peran Dan Fungsi Diatur UUD 1945, Menyatakan: “Telah Terjadi Kesalahan Dalam Persona, Kesalahan Dalam Penuntutan, Pelanggaran HAM Berat, Merupakan Tindak Pidana Negara“

3. Putusan Kasasi, Menaikkan Hukuman Tidak Sesuai UU KUHAP
Semua korban kriminilisasi, pada amar putusan Hukumannya dinaikkan bila dibandingkan dengan PN Menjadi naik 2-7 Kali Lipat. Merujuk pendapat Hamdan Zulfa Mantan Ketua MK Dan Ahli Hukum Pidana Lainnya serta pasal 253 Ayat (1) Undang – Undang No 8 Thn 1981 Tentang KUHAP, Majelis Hakim Agung Di Tingkat KASASI Hanya Mempunyai Hak Untuk Menilai: “apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak mestinya ”, Bukan Untuk Menaikkan Hukuman.

4. Putusan Menghukum Tidak Sesuai UUD 1945 Merujuk kasus dr. Tunggul P. Sihombing MHA, Katakan Dia Salah (PADAHAL TIDAK), Dia Dihukum 26 Tahun Penjara, Di Lain Pihak, penguasa dan pengusaha seperti SFS Menkes, TYA Dirjen P2PL Depkes RI, Dewan Direksi Bio Farma termasuk Nazaruddin Ex Bedum Demokrat Pemilik / Pimpinan PT . AN Sebagai Penyedia Barang / Jasa, sebagai Subjek Hukum Yang Sempurna Tanpa Alasan PEMAAF Yang Dapat Melepaskan Beban Pertanggungjawaban Pidana. Perlakuan Kriminilisasi dan diskriminatif seperti ini tidak sesuai dengan pasal 28 D UUD 1945 Tentang Equal Before The Law dan bahkan juga penegakan hukum yang dapat dikatan melindungi atau menghalang – halangi pemberantasan Korupsi, amanat pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

5. Alat Bukti Permulaan Untuk Membongkar Keputusan Palsu
Merujuk kasus I Putu Suarjana dan Labora Sitorus berdasarkan alat bukti surat, Yaitu:
• Petikan Putusan Hasil Kasasi Yang Menyatakan, I Putu Suarjana BEBAS.
Dari format surat yang ada, majelis hakim dan panitera bahkan pejabat struktural yaitu panitera muda yang membubuhkan tanda tangan. Bila dibandingka tampilan yang tampak tampak dari format segi, isi putusan dan tidak ada tanda tangan maka patut fikatakan adalah PALSU.
• Daftar Ekspirasi Atas Nama Labora Sitorus
Merujuk daftar Ekspirasi yang dikeluarkan / ditetapkan LP Kelas I Cipinang Jakarta Timur, Tampak Pengisian Format Untuk Putusan PENGADILAN TINGGI Dan Putusan KASASI Adalah Rekayasa.

6. Pertimbangan Dan Putusan Peninjauan Kembali Produk Abal-Abal
Merujuk pertimbangan dan putusan majelis hakim Agung Untuk Peninjauan Kembali Dengan Ketua Majelis, Dr.HM Syarifuddin, SH, MH; Hakim-Hakim Anggotatdd: Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Salman Luthan, SH, MH Panitera Pengganti Arman Surya Putra, SH, MH dan Panitera Muda Pidana Khusus Suharto, SH., M.Hum.
Berdasarkan Temuan Fakta Yang Ada dari catatan putusan peninjauan kembali untuk terpidana dr. Tunggul P. Sihimbing MHA, Antara lain:
• Berdasarkan situs direktori .mahkamahagung.go.id Nomor 22 PK / PID.SUS / 2018, patut dikatakan produk ini tidak mungkin dihasilkan Majelus Hakim Agung Yang Mulia, termasuk Dr.HM Syarifuddin, SH, MH tang mulia yang saat ini menjadi Ketua Lembaga Mahkamah Agung Mulia.

• Berdasarkan SEMA Tahun 2011 bahwa situs direktori .mahkamahagung.go.id Nomor 22 PK / PID.SUS / 2018, tidak dapat digunakan sebagai Fakta Hukum, dilan pihak Petikan Atau Putusan Atau Salinan Putusan Sesuai Amanat Peraturan Dan Undang Undang Belum Diterima.

BERDASARKAN pemberitaan ini, pemegang saham hukum seperti Lembaga Komisi Yudisial, Ombudsman, termasuk Badan Pengawas Mahkamah Agung harus turun tangan melakukan eksaminasi dari berbagai penyimpangan yang ada.

Selain itu, karena dugaan besar adanya pemalsuan produk putusan hukum dari Lembaga Mahkamah Agung, menurutnya Bareskrim Polri dapat pro aktif melakukan Lidik atau Sidik guna membongkar dugaan kasus pemalsuan putusan hukum tersebut, dengan mengacu pada fakta-fakta yang akurat.

News Feed