Pemkab Taput Berjuang Pertahankan Tapal Batas Daerah,Berdasarkan Bukti Alas Hak dan Fakta Sejarah Yang Sebenarnya

-Daerah-108 views
Content Protection by DMCA.com

Laporan: Amir Hutabarat

TAPUT,poskota – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Parsaoran Hutagalung memimpin rapat terkait Penegasan Tapal Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan yang dihadiri oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XII Hombar Sinurat dan beberapa pimpinan OPD teknis terkait serta 3 Camat, bertempat di ruang Aula Martua Kantor Bupati Taput, Tarutung. (Senin, 19/04/2021).

“Saya minta kita harus siap secara teknis sehingga pada pertemuan di Kementerian ATR/BPN, nantinya kita harus mampu menyakinkan Pemerintah Pusat untuk menentukan tapal batas yang sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian dikatakan, kita harus persiapkan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung bahwa 7 segmen titik permasalahan pada Kecamatan Simangumban, Pangaribuan dan Garoga yang merupakan sengketa tersebut, harus mampu membuktikan wilayah tersebut merupakan wilayah Tapanuli Utara.

Harapan kita Kedepan semoga dengan pertemuan tersebut akan memberikan solusi bagi semua pihak, terutama agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga konflik internal,” jelas Wakil Bupati Taput.

“Bahkan Wabup Taput berpesan bahwa pertemuan ini sebagai pematangan materi terkait rencana pembahasan Tapal Batas Daerah antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan di fasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam waktu dekat ini.

Kita akan tetap pertahankan tapal batas tersebut sesuai data pendukung yang kita miliki,seperti bukti alas hak dan bahkan sesuai fakta sejarah yang sebenarnya, juga adanya pernyataan masyarakat setempat,” lanjut Wabup Taput.

“Terkait hal sengketa tapal batas ini ditekankan semua tim harus solid,kita perlu meluruskan fakta yang ada di tengah masyarakat. Kita boleh berjuang tapi kita juga harus bisa menerima bahwa keputusan akhir berada pada pihak Pemerintah Pusat, ini yang perlu kita yakinkan, kita buktikan melalui dokumen-dokumen. Para Camat dan Kepala Desa juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi keresahan,” tegas Wabup mengakhiri arahannya.

News Feed